Catatan Nopyko

6 Oktober 2010

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Filed under: Tak Berkategori — The Nopyko @ 2:19 pm

Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah, kini telah terbit Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pengganti Perpres Nomor 80 Tahun 2003. Perpres Nomor 80 Tahun 2003 ini sudah mengalami perubahan berapa kali sejak diterbitkannya dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 akan mulai diterapkan pada tahun 2011, sehingga semua kegiatan pelelangan barang dan jasa di lingkungan pemerintah harus disesuaikan dengan Perpres tersebut.

Dikutip dari beritasore.com, bahwa arah yang diinginkan melalui perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ke Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong terciptanya efisiensi belanja negara. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang IV bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sangkala Ruslan, Selasa [05/10 ], dalam Sosialisasi Tingkat Regional Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 4-5 Oktober 2010.

Menurut dia, iklim usaha yang kondusif dan efisiensi belanja negara merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Ia mengatakan iklim usaha yang kondusif, memungkinkan penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dalam tingkat normal profit. Sebaliknya, bila tidak ada iklim usaha kondusif, pengadaan barang/jasa akan ada dalam tingkat ekstra profit yang mendorong inefisiensi (pemborosan) belanja negara, katanya.

Dengan persaingan yang sehat, akan terjadi efisiensi. Karena dalam persaingan yang sehat, semua penyedia akan bekerja di dalam tingkat normal profit. Sebaliknya, kalau tidak ada persaingan sehat, mereka akan bekerja dalam tingkat ekstra profit, katanya.

Iklim usaha yang sehat, katanya difasilitasi melalui sistem pengadaan barang/jasa yang sangat kredibel dengan meminimalisir peluang intervensi atau rekayasa pengadaan.

Terkait hal itu, melalui dia, melalui Perpres ini juga diwajibkan penggunaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang memungkinkan penyedia mengikuti tender secara elektronik yang terhindar dari intervensi penyelenggara maupun peserta tender.

Menurut dia, selain mendorong iklim usaha yang sehat dan efisiensi belanja negara, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga mendorong percepatan belanja APBN/APBD.

“Ini misalnya dilakukan dengan dorongan tender sebelum tahun anggaran berjalan, dipermanenkannya panitia pengadaan berupa Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan persyaratan tender dipermudah,” katanya.

Selain itu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ini memberikan kesempatan untuk pemberian honor panitia pengadaan dapat disesuaikan dengan nilai pelelangan, hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dalam sosialisasi Perpres 54 tahun tahun 2010, di Gedung Dhanapala, Rabu (6/10).

Percepatan yang dimaksud oleh Sangkala Ruslan juga diungkapkan oleh agus Rahadjo bahwa percepatan lelang pengadaan barang juga dibolehkan pada bulan November dan Desember agar pada awal tahun berikutnya, penyerapan belanja barang sudah bisa di kisaran 20%.

Tentulah hal ini juga mendorong kepastian terhadap percepatan penetapan Pagu Anggaran tahun berikutnya. Dilain sisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga banyak mengatur kelonggaran semisal untuk proyek penunjukan langsung tidak lagi diatur batas maksimal Rp 50 juta melainkan hingga Rp 100 juta, cukup banyaknya pekerjaan konsultan yang bisa dilakukan dengan swakelola, dan dinilai rawan kartel (kartel dalam peraturan KPPU mengenai larangan kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar).

Bila melihat dari buku saku matriks perbedaan regulasi baru dengan regulasi yang lama tentang pengadaan barang dan jasa, yang pernah dibagikan pada saat ajang halal bi halal Asosiasi Jasa Konstruksi se-Jawa Timur (suarasurabaya.net – 29/09/10) Ada hampir 80 item perbedaan antara Perpres 80 tahun 2003 dengan Perpres 54 tahun 2010.

file Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dapat di download di https://sites.google.com/site/winohan/file-cabinet

1 Komentar »

  1. Tingkat kesadaran para pelaku usaha dan masyarakat terhadap aturan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), masih sangat kurang. Produk dari para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat SNI baru 12 hingga 20 persen.
    “Bahkan, pemerintah saat ini melalui Perpres 54 tahun 2010 sudah mengatur jika segala bentuk pembelian yang menggunakan anggaran negara harus ber-SNI. Ini harus diterapkan tidak hanya pembelanjaan APBN tapi juga APBD kabupaten/kota,” kata Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dewi Odjar R. Komala.

    Komentar oleh darsyam — 10 Desember 2010 @ 1:57 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: